Pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban warga negara yang mestinya kembali ke negara dalam bentuk pembangunan dan pelayanan. Tapi realitanya, masih banyak hal yang bisa dibenahi agar sistem ini lebih transparan, adil, dan efisien.
Pertama, semua pembayaran pajak seharusnya masuk sepenuhnya ke kas negara, tanpa ada “penghasilan sampingan” yang tak jelas arahnya. Transparansi itu penting agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Kedua, soal denda keterlambatan, semestinya diterapkan secara konsisten. Program pemutihan denda yang kerap muncul justru bisa membuat orang sengaja menunda pembayaran dengan harapan akan ada penghapusan denda di masa depan. Solusinya? Berikan saja masa tenggang atau toleransi untuk keterlambatan yang wajar, tapi tetap tegas untuk pelanggaran yang disengaja.
Ketiga, permudah proses pembayaran pajak tahunan secara resmi. Kenyataannya, di lapangan masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan seperti “tembak KTP”. Ini jadi tanda tanya, uangnya masuk ke siapa? Kalau sistem resminya dibuat lebih mudah, masyarakat pun enggan menggunakan jalur belakang.
Terakhir, pengawasan kendaraan bisa difokuskan pada proses 5 tahunan dan saat razia di jalan. Selain lebih efisien, ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi kendaraan hasil curanmor yang berpindah tangan.
Intinya, masyarakat tidak keberatan membayar pajak, selama prosesnya adil, mudah, dan transparan. Jangan sampai sistem yang ada malah membuka celah untuk permainan yang merugikan negara dan masyarakat itu sendiri.
Baca juga artikel disini : selama ini salah sangka sebenarnya SAMSAT tak butuh ktp saat bayar pajak kendaraan
